Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulawesi Tengah Diresmikan, Perkuat Kolaborasi untuk Tata Kelola Sawit yang Lebih Baik
Palu, Sulawesi Tengah – Pada 21 Juli 2026, Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulawesi Tengah (FMPSB-Sulteng) resmi dideklarasikan sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, pekebun, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk bersama-sama mendorong transformasi sektor sawit yang lebih berkelanjutan di tingkat provinsi.
Pembentukan forum ini berangkat dari kebutuhan akan ruang dialog yang lebih inklusif dalam menjawab berbagai tantangan tata kelola perkebunan sawit. Mulai dari produktivitas kebun rakyat yang masih rendah, persoalan legalitas lahan, konflik sosial, perlindungan hak-hak pekerja, hingga meningkatnya tuntutan pasar global terhadap komoditas sawit yang bebas deforestasi dan menghormati hak asasi manusia.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Keberhasilan pembangunan sawit berkelanjutan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Karena itu, FMPSB-Sulteng diharapkan menjadi platform komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan solusi bersama sekaligus memperkuat implementasi berbagai kebijakan nasional maupun daerah.
Selain mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, forum ini juga dirancang untuk menjalankan sejumlah fungsi strategis, antara lain:
- memperkuat kapasitas pekebun rakyat dalam menerapkan praktik budidaya berkelanjutan;
- memfasilitasi dialog dan penyelesaian berbagai persoalan di sektor perkebunan;
- mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil;
- mempercepat pencapaian target nasional seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta pengembangan hilirisasi yang berkelanjutan.
Menjawab Tantangan Tata Kelola Sawit
Meskipun industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan kolaboratif.
Di Sulawesi Tengah, beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi rendahnya produktivitas kebun rakyat, hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani, kebutuhan peningkatan sertifikasi keberlanjutan, konflik lahan, hingga dampak perubahan iklim terhadap produktivitas perkebunan. Di sisi lain, pengembangan hilirisasi juga masih menghadapi kendala karena sebagian besar industri pengolahan masih berada di luar provinsi sehingga rantai pasok menjadi kurang efisien.
Mendukung Target Pembangunan Berkelanjutan
Deklarasi FMPSB-Sulteng juga mencerminkan semakin kuatnya komitmen daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pembangunan sektor perkebunan. Pendekatan ini sejalan dengan target nasional menuju pengelolaan sawit yang lebih inklusif, berdaya saing, serta memenuhi tuntutan pasar internasional terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Selain aspek lingkungan, perhatian terhadap hak-hak pekerja, perlindungan kelompok rentan, penguatan kapasitas pekebun rakyat, dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam membangun industri sawit yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Pembelajaran bagi Daerah Lain
Pembentukan forum multipihak di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa penguatan tata kelola perkebunan sawit membutuhkan mekanisme kolaborasi yang mampu menjembatani kepentingan seluruh aktor, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Model seperti ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memperkuat implementasi kebijakan sawit berkelanjutan melalui dialog yang terbuka, penyelesaian persoalan secara kolaboratif, serta peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan.
Bagi organisasi yang bergerak di bidang tata kelola sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan, kehadiran forum semacam ini menjadi momentum penting untuk memperluas praktik-praktik kolaboratif yang mendorong terciptanya perkebunan kelapa sawit yang produktif, inklusif, dan bertanggung jawab.
Dari berbagai sumber: