“Sustainability” di Simpang Jalan
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Melihat perjalanan “sustainability” (keberlanjutan) di tahun 2021 melalui konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Setelah berbulan-bulan penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi, tahun 2021 diwarnai dengan harapan untuk mencapai kemajuan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Pada pertemuan konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati dan iklim, para pemimpin dunia berkumpul untuk menetapkan agenda masa depan.

Bagaimana debat “sustainability” di tahun 2021? Berikut adalah “ulasan” dari sudut pandang Redaksi NATURE.

2021: Tahun dengan Multi-krisis

Menjelang akhir tahun 2021, dunia menghadapi banyak krisis. Pandemi COVID-19 ternyata masih jauh dari selesai. Setahun setelah vaksin pertama mulai terbebas dari rintangan regulasi, muncul pula varian Omikron yang menantang capaian pengendalian Covid-19. Rencana utama PBB untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan planet yang lebih sehat pada tahun 2030, melalui program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), ternyata mengalami perlambatan, terutama dalam rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati dan mengakhiri kelaparan. Rencana utama ini sudah lama diketahui keluar jalur sebelum Pandemi, dan Covid-19 telah makin menjauhkan capaian yang ditetapkan.

NATURE berpendapat[1] bahwa perlambatan memerlukan tanggapan yang lebih cepat dari para peneliti yang menulis Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global terbaru untuk PBB — sebagai masukan ilmiah untuk SDGs, yang berjalan dalam siklus empat tahun. Tetapi upaya untuk memasukkan sains ke dalam kebijakan telah menghadapi hambatan yang kuat. Demokrasi dan multi-lateralisme sedang mundur, merusak komitmen yang diperlukan untuk membuat kemajuan dalam tujuan keberlanjutan. Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk melepaskan diri. Sebaliknya, para peneliti justru perlu melipat-gandakan upaya mereka.

Melawan Krisis Iklim

Awal November 2021 ditandai dengan KTT iklim yang penting, Konferensi Para Pihak Perubahan Iklim PBB (COP26) ke-26 di Glasgow, Inggris. Untuk pertama kalinya, kesepakatan akhir mencakup penyebutan penurunan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, meskipun penghentian adalah tujuan awalnya. KTT ini juga menyerukan diakhirinya subsidi publik untuk bahan bakar fosil lain — yang menjadi salah satu hambatan keuangan terbesar untuk beralih ke energi terbarukan. Lebih dari 100 negara berjanji untuk mengurangi emisi metana — negara-negara yang ditandai memiliki peran dalam pemanasan global sebagaimana disajikan dalam laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)[2]. Sementara itu, negara-negara kaya berkomitmen untuk menggandakan pendanaan mereka pada tahun 2025 dalam membantu Negara-negara berpenghasilan Rendah dan Menengah (LMICs) — dana yang diperlukan untuk menangani kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pada saat yang sama, mereka pun sepakat untuk meneliti kembali dana-dana kompensasi kerusakan akibat perubahan iklim yang diusulkan satu dekade lalu.

Masalahnya, walaupun janji yang diumumkan berhasil dilaksanakan, suhu masih diproyeksikan meningkat menjadi 2,4 °C pada tahun 2100 — sebuah bencana global sudah menanti. Celakanya, ketidaksepakatan tentang definisi dan detail implementasi mitigasi dan adaptasi iklim masih cukup sengit — walaupun tertutupi oleh krisis-krisis lain. Di sinilah penelitian harus berperan sebagai pemberi masukan penting. ‘Net-zero’ adalah salah satu contohnya. Tidak ada definisi atau ukuran yang disepakati, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah kesepakatan bersama ini akan sanggup untuk menghentikan pemanasan global. Juga, tidak ada definisi pembiayaan iklim yang disepakati untuk LMIC. Hal ini berarti bahwa negara-negara kaya hanya akan memenuhi kuota mereka secara tidak langsung melalui pinjaman atau bantuan pembangunan resmi terkait perubahan iklim. Perdebatan tentang pendanaan yang dijanjikan lebih dari satu dekade lalu — apa yang telah dicairkan dan siapa berutang apa — masih tetap bertahan, bahkan telah memberikan bayangan muram menjelang pertemuan Glasgow.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati yang Tidak Jelas

Hanya beberapa hari sebelum COP26, dalam sebuah COP terpisah yang diselenggarakan oleh RRC di Kunming (Provinsi Yunnan), para delegasi pemerintah memperdebatkan langkah-langkah perlindungan keanekaragaman dan kekayaan jenis tumbuhan dan satwa liar. Dalam setiap sesi, diskusi berpusat pada target yang didukung secara luas untuk melindungi 30% wilayah darat dan laut dunia pada tahun 2030 — lebih tinggi dari ketentuan yang tercantum pada Aichi targets  (17%). Di antara target lain yang diperdebatkan adalah penyediaan dukungan keuangan yang lebih besar kepada negara-negara berpenghasilan rendah untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

KTT Kunming berakhir dengan sedikit peningkatan dalam pendanaan untuk proyek-proyek yang membantu melestarikan keanekaragaman hayati — tidak seperti perubahan iklim, pendanaan untuk keanekaragaman hayati sebagian besar berasal dari sektor publik. NATURE berpendapat bahwa kontribusi ini harus diberikan sebagai hibah, bukan pinjaman yang membebani negara-negara miskin dengan utang[3]. Ini sekarang lebih penting dari sebelumnya, karena pandemi menumpuk utang yang membahayakan negara berkembang.

Melindungi keanekaragaman hayati berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya hutan/lahan dan air secara berkelanjutan, dan cara ini sejalan dengan penanganan perubahan iklim. Dan jika alam terus terdegradasi, cepat atau lambat output ekonomi akan terkena dampaknya. Kaitan ini ditangkap oleh perdebatan mengenai penetapan nilai moneter dan nilai lain untuk fungsi ekosistem, sebuah gagasan yang tidak lagi teoretis atau kontroversial. Pada bulan Maret, NATURE menyambut baik langkah anggota Komisi Statistik PBB untuk menyelesaikan serangkaian prinsip yang akan membantu pemerintah nasional dalam mencatat kesehatan ekosistem dan menyusun pembayaran untuk jasa ekosistem[4].

Memperbaiki Sistem Pangan

Seperti perlindungan keanekaragaman hayati, sistem pangan dunia perlu diperbaiki. Faktanya, satu dari sepuluh orang kekurangan gizi dan satu dari empat orang kelebihan berat badan. Jumlah orang yang kelaparan meningkat dengan cepat, dan pandemi telah memicu tren ini. NATURE menemukan fakta bahwa sains perlu memandu transformasi sistem pangan. Tugasnya memang sangat menantang, karena makanan mencakup banyak disiplin ilmu. NATURE belum menentukan pola makan yang sehat dan berkelanjutan itu seperti apa. Dan sistem serupa IPCC sebagai media untuk masukan-masukan ilmiah dalam pembuatan kebijakan tidak tampak dalam bidang pangan dan pertanian.

Tapi hal itu berubah pada September 2021, ketika António Gutteres, Sekretaris Jenderal PBB, mengadakan KTT Sistem Pangan yang kontroversial namun bersejarah. Sekelompok ilmuwan ditugaskan untuk memastikan bahwa pertemuan itu harus didukung oleh ilmu pengetahuan yang kuat, luas, dan independen. Menulis di NATURE, kelompok ilmiah ini mengeluarkan tujuh prioritas untuk penelitian, di antaranya fokus yang lebih besar pada makanan akuatik yang berkelanjutan[5]. Namun, pertanian berbasis tanah cenderung mendominasi diskusi tentang makanan, dengan ‘makanan biru’ — organisme seperti ikan, kerang, dan rumput laut — jarang dipertimbangkan.

NATURE bergabung dengan tuntutan kelompok ilmuwan untuk menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengubah sistem pangan (lihat go.nature.com/3e3ss6r). NATURE menerbitkan “Blue Food Assessment” — evaluasi sistematis pertama tentang bagaimana makanan akuatik berkontribusi pada ketahanan pangan — yang mengeksplorasi bagaimana penelitian dapat membantu perubahan sistem pangan global. Makalah ini juga menunjukkan beberapa “perangkap ketergantungan” yang lebih besar pada “makanan biru” tanpa pengelolaan berkelanjutan, karena permintaan ikan yang meningkat pesat menambah risiko bagi ekosistem pesisir dan masyarakat pesisir.

Gerakan Kuat dari Pusat PBB

Tahun 2021 juga telah menyaksikan berbagai cabang PBB mempertimbangkan bagaimana tatakelola mereka sendiri perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Guterres akan menunjuk dewan penasihat ilmiah baru ke kantornya, sebuah keputusan yang disambut baik oleh NATURE[6]. Keputusan tersebut merupakan bagian dari visi organisasi selama 25 tahun, yang dituangkan dalam laporan Sekretaris Jenderal, Our Common Agenda (see go.nature.com/3egrudq), pada bulan September. Badan-badan khusus juga perlu melakukan inventarisasi. Selama lima puluh tahun sejak didirikan, Program Lingkungan PBB telah mendorong inisiatif penting yang membawa ilmu pengetahuan ke dalam kebijakan ‘hijau’ — salah satu pendiri IPCC — dan NATURE mendesaknya untuk berbuat lebih banyak dalam menyatukan para peneliti dari seluruh ilmu lingkungan untuk mengatasi tantangan yang saling berhubungan[7]. NATURE juga mendesak pemegang saham Dana Moneter Internasional untuk meminjamkan uang untuk memperkuat universitas dan lembaga penelitian, sehingga sains dapat bekerja lebih baik menuju tujuan global[8].

Langkah yang tepat di eselon teratas tatakelola global memang penting – tetapi dukungan untuk sains dan kolaborasi di dalam dan di antara negara-negara juga sama pentingnya. Dalam beberapa hal, LMIC tidak diragukan lagi memimpin. Laporan setebal 700 halaman oleh organisasi sains dan budaya PBB, UNESCO, adalah upaya pertama untuk memahami dampak SDGs terhadap prioritas penelitian[9]. Ditemukan bahwa, tidak seperti negara-negara kaya, publikasi penelitian negara-negara berpenghasilan rendah melonjak di berbagai bidang seperti fotovoltaik dan tanaman tahan iklim. Masing-masing negara perlu berbuat lebih baik untuk meningkatkan inovasi, tetapi kolaborasi akan terbukti penting. Kita tidak perlu melihat lebih jauh dari pandemi untuk contoh bagaimana peneliti bekerja secara lintas batas, budaya dan disiplin ilmu dapat bermanfaat bagi sains dan masyarakat.

Kolaborasi dan Inklusi

Kita butuh   — dan seharusnya bisa melakukan usaha kolaborasi yang lebih baik. Masalah global membutuhkan tim yang beragam untuk membantu mengatasi tantangan sosial dan geopolitik. Liputan NATURE tentang COVID-19 telah menghasilkan sejumlah kisah inspiratif tentang para ilmuwan yang bergabung untuk mengatasi krisis. Hal ini berperan sebagai pengingat tentang apa yang bisa dilakukan. Tapi itu memang tidak mudah. Kolaborasi berarti menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencapai angka kinerja, dan lebih banyak waktu untuk memelihara hubungan. Hubungan antara sains dan industri akan terganggu tanpa aturan seputar kepemilikan data dan kekayaan intelektual. Belum lagi ketegangan geopolitik yang meningkat, khususnya antara Amerika Serikat dan RRC, yang telah membatasi pertukaran orang dan pengetahuan[10].

Manfaat penelitian internasional sangat penting, baik bagi LMIC maupun negara-negara kaya. Tetapi kolaborasi sering kali datang dengan kekhawatiran tentang kesetaraan dan siapa yang diuntungkan. Kekhawatiran atas inklusi meluas ke forum kebijakan juga. Di COP26, NATURE menemukan bahwa para peneliti sering dicegah oleh penyelenggara untuk mengakses negosiasi. Perwakilan dari masyarakat sipil dan Global South juga mengeluhkan pengucilan. Pengalaman itu tidak boleh terulang. NATURE juga berpendapat bahwa forum-forum seperti kelompok negara-negara kaya G7 dan Organisasi Kesehatan Dunia harus menganggap negara-negara berkembang setara. Dan badan-badan PBB yang meminta masukan ilmiah perlu menjangkau di luar jaringan ahli mereka yang biasa untuk melibatkan komunitas yang kurang terwakili. Dialog Sistem Pangan (lihat go.nature.com/3ykm2ye) bisa menjadi model: inisiatif ini telah melibatkan ratusan peserta di enam benua sejak 2018, menjadi mekanisme resmi untuk membangun konsensus internasional di KTT pangan PBB.

Pandangan ke Masa Depan

Melihat ke depan hingga akhir tahun 2022, kami peduli dengan semua berita atau perkembangan terbaru. NATURE akan tetap fokus pada iklim, kesehatan global, dan keberlanjutan. Kami mengharapkan lebih banyak perhatian pada krisis pangan dan migrasi yang terkait iklim, serta lebih banyak perdebatan tentang solusi dan trade-offs terkait dengan transisi energi.

Dampak pandemi tampaknya akan menjadi fokus utama. Hal ini termasuk beban cacat akibat COVID yang berkepanjangan, kehilangan pijakan dalam perang melawan polio, malaria, TBC dan HIV, dampak seumur hidup dari hilangnya pendidikan bagi jutaan anak, dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketika ekonomi mulai berjuang untuk bangkit kembali, pembiayaan tujuan keberlanjutan adalah masalah mendesak yang perlu diselesaikan. Para peneliti juga harus bekerja untuk menyelesaikan beberapa ketegangan yang sudah berlangsung lama antara iklim, konservasi keanekaragaman hayati dan penyediaan makanan.

SDGs tetap menjadi kerangka holistik untuk memandu prioritas pembangunan berkelanjutan global. Dalam jangka pendek, kita akan melihat hasil KTT keanekaragaman hayati tahun depan, dan KTT iklim di Kairo. Dan NATURE siap mendukung sains saat menjawab tantangan global dengan melibatkan kebijakan dan publik.

Bahan Rujukan

  1. Nature 589, 329–330 (2021).
  2. Intergovernmental Panel on Climate Change. Sixth Assessment Report — Climate Change 2021: The Physical Science Basis (IPCC, 2021).
  3. Nature 598, 539–540 (2021).
  4. Nature 591, 178 (2021).
  5. von Braun, J., Afsana, K., Fresco, L. O. & Hassan, M. Nature 597, 28–30 (2021).
  6. Nature 600, 189-190 (2021).
  7. Nature 591, 8 (2021).
  8. Nature 592, 325–326 (2021).
  9. UNESCO. The Race Against Time for Smarter Development (UNESCO, 2021).
  10. Nature 593, 477 (2021).

Disclaimer:

Tulisan ini merupakan terjemahan dari kolom Editorial dari majalah “NATURE” – sebuah majalah ilmiah terkemuka di dunia, yang dipublikasi pada tanggal 21 Desember 2021, dengan tautan: https://www.nature.com/articles/d41586-021-03781-z

Sumber: Nature 600, 569-570 (2021). doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-03781-z

Article
EcoNusantara brings expert knowledge and linked engagement approach to support clients and stakeholders in developing innovative solutions committed to environmental and social responsibility. This section presents the latest dynamics of works and activities that we do.
Latest News