Uni Eropa telah menerapkan peraturan untuk menahan dampak negatif pasar Uni Eropa terhadap deforestasi global dan degradasi hutan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, hal ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Apa itu EUDR?

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), menerapkan uji tuntas pada perusahaan yang menempatkan barang-barang yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan di pasar Uni Eropa. Barang-barang tersebut antara lain: daging sapi, coklat, kopi, minyak sawit, karet, kedelai dan kayu. Berdasarkan EUDR, tujuh komoditas dan produk terkaitnya harus memenuhi persyaratan terkait deforestasi dan degradasi hutan untuk dijual atau diekspor di pasar UE.

Pengusaha dan pedagang yang ingin menempatkan produk tersebut di pasar UE atau mengekspor dari UE harus menerapkan sistem pemeriksaan legalitas dengan melakukan penilaian risiko dan memperoleh koordinat lokasi geografis (lintang dan bujur) dari bidang tanah tempat barang yang bersangkutan berada, diproduksi atau diperoleh, serta tanggal atau rentang waktu produksi. Untuk mengeluarkan barang, pengusaha harus menyerahkan surat pernyataan pemeriksaan legalitas bersama dengan pemberitahuan pabean, dan sistem informasi terpusat yang dikendalikan oleh lembaga negara akan dibuat untuk memasukkan dan menyimpan informasi tersebut. EU masih mengembangkan lembaga negara termaksud. Sementara itu, Indonesia seyogyanya membangun lembaga yang sama (ad hoc selama EUDR diterapkan, karena bisa saja berubah setelah banyak negara melayangkan protes).

EUDR tidak berlaku untuk barang-barang yang diproduksi sebelum penerapan peraturan ini (kecuali untuk produk kayu yang tunduk pada persyaratan EUTR) atau untuk barang-barang yang seluruhnya terbuat dari bahan yang telah mencapai akhir siklus hidup produknya dan jika tidak maka akan dibuang sebagai limbah.

Larangan

Produk dari komoditas yang termasuk dalam peraturan ini hanya dapat diimpor ke, atau diekspor dari, pasar UE jika:

• kawasan produksi bebas deforestasi,
• telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi,
• dilindungi oleh pernyataan uji tuntas.

Peraturan tersebut memberikan batas waktu terjadinya deforestasi (dan degradasi hutan) pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan kata lain, komoditas tidak boleh diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi (atau degradasi hutan) setelah tanggal 31 Desember 2020.

Persyaratan Uji Tuntas

Persyaratan utamanya adalah kewajiban bagi Operator yang menerapkan sistem uji tuntas untuk menghindari pengadaan komoditas atau produk yang tidak bebas deforestasi atau belum diproduksi sesuai dengan undang-undang terkait di negara produksi.

Perusahaan yang mengimpor komoditas terkait, atau mengekspornya dari, pasar UE, (‘Operator’ menurut peraturan) wajib menerapkan sistem uji tuntas, melakukan penilaian risiko, dan memitigasi risiko apa pun yang dapat diabaikan, sebelum mengimpor ke UE atau mengekspor dari UE.

Operator diwajibkan untuk melaporkan kepada publik seluas mungkin setiap tahun, termasuk secara online, mengenai sistem uji tuntas mereka dan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban mereka.

Perusahaan yang digambarkan sebagai ‘Pedagang’ dalam peraturan tersebut (barang dagangan yang sudah dipasarkan di pasar UE), bertanggung jawab untuk menyimpan dan berbagi informasi (dengan Otoritas Kompeten nasional, jika diminta) pada rantai pasokan mereka. Namun, Pedagang besar – yang bukan merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) – juga wajib melakukan uji tuntas. Hal ini disebabkan oleh besarnya pengaruh mereka dalam rantai pasok.

Kewajiban Penelusuran & Transparansi yang Kuat

Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi Operator untuk mendapatkan koordinat geo-lokalisasi (lintang dan bujur seluruh bidang tanah) dari tempat komoditas atau produk diproduksi, atau dipanen dalam hal produk kayu – serta tanggal atau waktu. jangkauan produksi.

Koordinasi Kegiatan Penegakan

Perkembangan baru dalam peraturan ini adalah Komisi Eropa akan mengembangkan database pusat penilaian risiko atau ‘benchmark negara’. Sistem pembandingan ini akan mengkategorikan negara-negara yang memiliki komoditas atau produk dengan risiko rendah, standar, atau tinggi yang terkait dengan deforestasi, sehingga perlu dilakukan uji tuntas dan pengendalian.

Operator yang melakukan pengadaan dari negara-negara yang ditetapkan oleh Komisi sebagai negara ‘berisiko rendah’ akan diizinkan untuk melakukan ‘uji tuntas yang disederhanakan’, yang berarti bahwa mereka akan *dibebaskan* dari melakukan langkah kedua dan ketiga dari proses uji tuntas, yaitu, risiko penilaian dan mitigasi risiko. Namun, Operator masih diwajibkan untuk melakukan langkah pertama uji tuntas – mengumpulkan informasi tentang rantai pasokan mereka. Hal ini termasuk memperoleh informasi geo-lokalisasi pada lahan produksi hutan/perkebunan.

Kewajiban otoritas nasional untuk menegakkan peraturan dan melakukan pemeriksaan juga akan bervariasi sesuai dengan tingkat risiko yang dibebankan pada negara produksi. Hal ini berarti peningkatan pemantauan pada negara-negara dengan risiko tinggi dan pengurangan pemantauan pada negara-negara dengan risiko rendah.

Selain itu, sistem informasi pusat juga akan dikembangkan untuk menerima dan mencatat pernyataan uji tuntas Operator, yang akan menyertai permohonan izin bea cukai. Sistem ini akan dapat diakses oleh otoritas nasional dan bea cukai mengenai operator dan pedagang yang aktif di UE, dan kemungkinan mencakup serangkaian fungsi seperti: memungkinkan pendaftaran operator; mengunggah dan menghubungkan pernyataan uji tuntas dengan pemberitahuan bea cukai, serta mengizinkan pembuatan profil risiko operator dan komoditas/produk terkait untuk tujuan mengidentifikasi kiriman berisiko tinggi.

Bagaimana cara menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan EUDR?

Sebelum memperkenalkan produk ke pasar Uni Eropa atau mengekspornya, pengusaha dan pedagang harus menyerahkan pernyataan legalitas kepada otoritas yang berwenang. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menjamin bahwa barang yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak diperoleh dari lahan atau wilayah dimana telah terjadi degradasi hutan atau deforestasi sejak tanggal 31 Desember 2020.

Untuk mematuhi peraturan ini, operator dan pedagang harus:

• Mengumpulkan informasi terperinci yang menunjukkan bahwa produk tersebut mematuhi EUDR;
• Melakukan penilaian risiko terhadap setiap produk untuk memastikan kemungkinan risiko ketidakpatuhan terhadap EUDR;
• Mitigasi risiko dengan melakukan survei/audit independen, mengumpulkan dokumentasi tambahan, atau bekerja sama dengan pemasok.
• Operator dan pedagang harus melakukan penilaian risiko komprehensif yang mempertimbangkan apakah barang-barang tersebut diproduksi sesuai dengan hukum setempat yang berlaku, sekaligus secara eksplisit menjunjung tinggi prinsip persetujuan bebas dari masyarakat adat.

Analisis Kesenjangan Antara P&C RSPO dan EUDR

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah melakukan analisis kesenjangan antara Prinsip & Kriteria RSPO (P&C) versi terbaru dengan persyaratan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Analisis ini secara sistematis membandingkan persyaratan P&C dan persyaratan lacak balak RSPO dengan persyaratan EUDR.

Analisis tersebut menemukan bahwa, secara keseluruhan, RSPO berada dalam posisi yang baik untuk memfasilitasi anggotanya dalam mematuhi EUDR. Sejumlah kesenjangan teknis dan mendasar diidentifikasi antara kedua sistem. Analisis ini mencakup rekomendasi konkrit mengenai bagaimana RSPO dapat memperkuat cara RSPO memfasilitasi anggotanya dalam memastikan kepatuhan EUDR.

Kesenjangan Yang Paling Penting

Mengenai deforestasi, analisis ini menyoroti tiga kesenjangan utama:

1. Batas waktu – 31 Desember 2020 (EUDR) versus November 2005 dan November 2018 (P&C RSPO);
2. Definisi “hutan” yang digunakan oleh FAO dengan nilai ambang batas umum kuantitatif (EUDR) versus metodologi kualitatif spesifik lokasi dengan menggunakan metodologi HCS-HCV (P&C RSPO); Dan
3. Pengecualian untuk Negara-negara dengan Tutupan Hutan Tinggi (P&C RSPO) versus non-pengecualian (EUDR).

Mengenai legalitas, analisis tersebut menyatakan bahwa persyaratan RSPO sebagian besar sejalan dengan persyaratan EUDR dan bahwa RSPO berada dalam posisi yang baik untuk memfasilitasi informasi mengenai legalitas, karena Kriteria 2.12 mensyaratkan adanya “sistem terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum”. Namun, kehati-hatian diperlukan karena EUDR hanya memberikan sedikit atau tidak sama sekali spesifikasi mengenai undang-undang nasional yang relevan dan bukti yang harus disediakan oleh operator. Kesenjangan utama antara EUDR dan P&C RSPO 2018 adalah bahwa EUDR mengharuskan informasi mengenai legalitas ditransfer melalui rantai pasokan, sedangkan RSPO tidak.

Mengenai geolokasi, analisis menyimpulkan bahwa RSPO berada dalam posisi yang baik untuk memberikan informasi mengenai persyaratan geolokasi EUDR. Kriteria 2.3.1 secara khusus memberikan landasan agar informasi geo-lokasi dapat tersedia untuk semua tandan Buah Segar (TBS) yang bersertifikat dan non-sertifikasi. Namun, agar sepenuhnya selaras dengan persyaratan EUDR, kesenjangan berikut perlu diisi:

• Persyaratan geolokasi poligon harus ditambahkan agar sesuai dengan EUDR untuk lahan di atas 4 hektar;
• Definisi “asal TBS” harus ditambahkan dan diselaraskan dengan definisi EUDR tentang “sebidang tanah”;
• Perhatian khusus harus diberikan pada “perluasan lahan dalam satu properti real estat”;
• Masa transisi bagi pabrik yang akan memasuki tahun pertama sertifikasi untuk mengumpulkan geolokasi petani kecil harus dihapuskan.

RSPO saat ini sedang meninjau proses, standar, dan perangkat teknisnya untuk memberikan dukungan terbaik bagi anggotanya dalam mematuhi EUDR. Perkembangan ini mencakup pelaksanaan dan sosialisasi analisis kesenjangan ini; pengembangan platform digital baru untuk ketertelusuran dan peninjauan Standar RSPO yang sedang berlangsung.

Implikasinya bagi Perkebunan Kelapa Sawit

Perusahaan perkebunan kelapa sawit umumnya telah memiliki kebijakan “sustainability’ dengan komitmen tinggi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komitmen tersebut adalah sebagai berikut.

A.        Komitmen kebijakan NDPE

Perusahaan perkebunan kelapa sawit menerapkan komitmen NDPE di seluruh grup, yang tidak hanya berlaku untuk semua anak perusahaan dan perusahaan patungan di bawah group perusahaan, namun juga semua pemasok pihak ketiga, termasuk perusahaan terkait kelapa sawit, outgrower, dan petani plasma yang memasok tandan buah segar (TBS), dan minyak sawit mentah (CPO).

1. Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.— Kepatuhan terhadap undang-undang dan standar perlindungan lingkungan yang berlaku telah menjadi prioritas perusahaan perkebunan kelapa sawit, dimana perusahaan selalu berupaya meminimalkan dampak lingkungan dari operasi mereka melalui teknik penanaman ramah lingkungan, perlindungan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan area Stok Karbon Tinggi (SKT), penerapan praktik pengelolaan terbaik, dan komitmen kuat terhadap konservasi keanekaragaman hayati di dalam area konsesi. Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dengan terus mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
2. Perlindungan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.— Perusahaan perkebunan kelapa sawit melaksanakan komitmen perlindungan dan penghormatan terhada HAM, dengan menerapkan SOP yang sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku secara nasional dan internasional.
3. Keterlibatan & Komunikasi Pemangku Kepentingan.— Perusahaan perkebunan kelapa sawit membangun komunikasi rutin dengan melibatkan semua pemangku-kepentingan yang relevan, termasuk organisasi verifikasi independen untuk menerapkan kebijakan dan praktik terbaik.

B.        Sertifikasi & Transparansi

Perusahaan perkebunan kelapa sawit telah diaudit dan dinilai oleh organisasi terkemuka untuk memastikan kepatuhan penuh dan penerapan standar keberlanjutan serta kesehatan dan keselamatan. Berikut adalah daftar organisasi tersebut.

RSPO.— Perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menjadi anggota RSPO dan menjadi perusahaan bersertifikasi RSPO.

ISPO.— Perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memiliki sertifikasi ISPO

ISO 45001:2018.— Perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memiliki sertifikasi ISO 45001.

PROPER.— Perusahaan perkebunan kelapa sawit telah dinilai PROPER dan mendapat penghargaan PROPER Biru.

SPOTT.— SPOTT melakukan penilaian keterbukaan publik ESG untuk POSCO Internasional dengan menggunakan berbagai indikator.

Dengan komitmen serta sistem sertifikasi dan tranparansi demikian, perusahaan perkebunan kelapa sawit seharusnya tidak perlu merasa khawatir. Hal terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah terus menerus “memantau” komitmen RSPO terhadap EUDR, dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan rekomendasi RSPO untuk kepatuhan terhadap EUDR. Akan tetapi, pemantauan pelaksanaan kebijakan NDPE pada tingkat pemasok harus terus-menerus dilaksanakan, untuk memastikan bahwa kebijakan NDPE dilakukan pula oleh para pemasok.