Pertanyaan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Workshop Penguatan Tata Kelola Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasok Wilmar melalui pendekatan Human Rights Due Diligence (HRDD) yang diselenggarakan oleh EcoNusantara bersama Wilmar di Pekanbaru, Riau.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan pemasok Wilmar, praktisi keberlanjutan, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui paparan dan diskusi bersama para narasumber, peserta memperdalam pemahaman mengenai tata kelola ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta tantangan implementasinya dalam rantai pasok kelapa sawit.

Menghormati hak asasi manusia tidak berhenti pada operasional perusahaan itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemasok menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa risiko-risiko terkait ketenagakerjaan dan HAM dapat diidentifikasi, dicegah, dimitigasi, dan ditangani secara efektif.

Dalam sesi Identifikasi Risiko HAM yang disampaikan oleh EcoNusantara, para peserta diajak untuk memahami bahwa identifikasi risiko bukan sekadar memenuhi tuntutan pasar atau regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun bisnis yang lebih tangguh, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Risiko HAM dapat muncul dari operasional perusahaan, hubungan dengan kontraktor, hingga rantai pasok yang lebih luas. Karena itu, proses identifikasi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, masyarakat sekitar, dan kelompok rentan yang berpotensi terdampak.

Mengacu pada pengalaman EcoNusantara dalam mendukung perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai inisiatif keberlanjutan untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan sosial, sesi ini memperkenalkan pendekatan praktis seperti pemetaan risiko, analisis akar masalah, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi risiko HAM. Peserta memperoleh gambaran mengenai cara mengidentifikasi, memetakan, dan memprioritaskan risiko HAM yang paling relevan dalam operasional maupun rantai pasok mereka, sekaligus mendiskusikan tantangan implementasi dan praktik-praktik yang dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

Workshop ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung implementasi Human Rights Due Diligence Framework Wilmar, yang memberikan panduan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam aktivitas bisnis dan rantai pasok. Dua belas tahun setelah peluncuran kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi untuk mendorong sektor kelapa sawit yang lebih bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan.

Kami percaya bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan fondasi penting bagi rantai pasok yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi, pembelajaran bersama, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, kita dapat membangun industri kelapa sawit yang tidak hanya produktif, tetapi juga menghormati martabat manusia dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.