Perhutanan sosial awal revolusi mental Tanah Papua

Berbicara masalah tanah Papua selalu berasosiasi dengan pemahaman tentang kekayaan nusantara yang terpendam, keragaman hayati tak ternilai, sumber daya alam terbengkelai, pembangunan sumber daya manusia tertinggal. Masih banyak seabrek impresi lain yang bercampur-baur antara yang negatif dan positif. Impresi-impresi ini bahkan akan bertambah banyak jika diperbandingkan dengan pembangunan di pulau-pulau besar lainnya di Indonesia.

Dari kacamata positif, tak bisa dimungkiri tanah Papua adalah sumber budaya adiluhung, harmoni alam dan manusia yang patut diteladani. Setiap nadi kehidupan selalu dikaitkan dengan alam sebagai anugerah kehidupan yang selalu memberi berkah.

Namun, tak bisa dinafikkan pula anugerah-anugerah kebaikan itu lambat-laun kian terancam, kalau tidak bisa dikatakan mendekati kehancuran. Pembangunan yang berorientasi pada pasar kapitalistik dengan pola ekstraktif rupanya telah menjadi ancaman nyata. Nafsu keserakahan yang terjustifikasi dalam motif pembangunan dan pengejaran pertumbuhan ekonomi justru membuat sumber daya manusia dan alamnya kian terpuruk. Alih-alih membangun industri ekstraktif dari tambang, kayu, minyak, dan sumber daya alam lain, yang terjadi justru menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin menyolok. Menurut BPS (2015), tingkat kemiskinan penduduk Papua 22,09 persen, atau tertinggi di Indonesia. Sungguh ini menjadi ironi yang memprihatinkan. Bisa jadi peribahasa ‘Tikus mati di lumbung padi’ akan menemukan kebenarannya jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi dan kebijakan yang jelas.

Momentum

Pemerintahan Presiden Jokowi menjadi momentum yang sangat berharga. Banyak kebijakannya yang menunjukkan keberpihakan pada pembangunan di Pulau Papua. Pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, irigasi, sanitasi, energi murah, lumbung pangan menjadi bukti keberpihakan Pemerintah Pusat pada tanah Papua. Investor diundang untuk menggerakkan roda ekonomi. Langkah berani Jokowi ini demi menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Pulau Papua.

Terkait bidang lingkungan dan kehutanan, dalam satu rapat kabinet terbatas akhir September 2016, Presiden Jokowi kembali menegaskan niatnya untuk memberikan akses ruang kelola sumber daya hutan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Ini menjadi bagian dari reforma agraria sebagai program prioritasnya. Reforma agrarian ini dijalankan melalui dua skema, yaitu melalui legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektar dan melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar.

Menurut Presiden, ada sekitar 71 persen masyarakat dari 25.863 desa di dalam dan di sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa 10,2 juta orang yang tinggal di kawasan hutan masih hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan. Karena itu, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merealisasikan kebijakan perhutanan sosial. Termasuk menyederhanakan regulasi dan prosedur agar perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat, karena sejauh ini realisasi perhutanan belum optimal.

Dalam konteks lebih mikro, kebijakan perhutanan sosial itu sudah mewujud di Papua Barat. Pada penghujung 2014 silam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan desa di Kampung Mangroholo dengan lahan seluas 1.695 hektar dan Kampung Sira 1.850 hektar. Keduanya berada di Kabupaten Sorong Selatan.

Kedua ilustrasi di atas dapat menjadi sebuah momentum yang sangat berharga yang menuntut respon cepat dari semua pemangku kebijakan di Papua dan Papua Barat. Dalam konteks lingkungan momentum ini jelas menjadi titik pijak yang sangat kuat untuk melakukan berbagai langkah demi menyelamatkan hutan dan kekayaan alam di pulau cenderawasih tersebut. Semuanya harus bergerak.

Langkah mendesak

Momentum itu harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret agar kesempatan itu tidak menguap sehingga memberi kesempatan emas bagi para pihak yang siap menerkam dan melumat seluruh isi kekayaan tanah Papua.

Pertama, pemerintah daerah harus mengambil peran yang kuat dengan meneguhkan komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Sudah saatnya pemerintah daerah menyibukkan diri demi memperjuangkan pembangunan lestari yang memajukan masyarakat daerah. Ketika kebijakan tersedia, dana pembangunan berlimpah, yang diperlukan adalah komitmen dan integritas kuat para pengambil kebijakan di daerah tersebut.

Kedua, dalam mewujudkan skema perhutanan sosial, harus ada upaya advokasi untuk mempermudah akses perijinan serta advokasi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan resolusi konflik kepemilikan lahan. Tanpa upaya tersebut, upaya merealisasikan konsep perhutanan sosial justru akan mandeg karena hambatan birokrasi perijinan dan konflik tenurial yang tak terselesaikan.

Ketiga, perlu ada langkah pendampingan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk pengembangan ekonomi yang komprehensif. Masyarakat diberdayakan secara ekonomi dengan mengkapitalisasi sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Pendampingan ini juga membangun alur rantai suplai pemasok dan pasar yang mengakomodir keekonomian hasil perhutanan sosial.

Keempat, menjadikan Mangroholo dan Sira sebuah model praktik perhutanan sosial yang berkelanjutan. Keduanya akan menjadi semacam champion yang mendorong masyarakat atau pemangku kepentingan lain untuk melakukan replikasi sesuai kondisi kedaerahan masing-masing.

Kiranya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, lembaga pendamping akan menjadi salah satu kunci untuk perluasan praktik perhutanan sosial di tanah Papua. Kalau sinergi ini terbangun dengan baik, maka revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi akan mewujud dalam praktik-praktik perhutanan sosial, dimana masyarakat mendapat akses kelola hutan sehingga kelestarian hutan dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

***

Penulis: Bustar Maitar

Salah satu pendiri EcoNusantara, sebuah organisasi penasihat untuk  masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Eco Nusantara

Jl. Haur Jaya 4 No. 54,
Kelurahan Kebon Pedes,
Kecamatan Tanah Sereal,
Bogor 16162, Indonesia

info@econusantara.org

Newsletter