Tanggung Jawab Bersama Multipihak untuk Para Petani

Permintaan dunia untuk minyak kelapa sawit semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi alternative dan bahan pangan sampai kosmetika. Bahkan media di Inggris menyebutkan bahwa 40-50 persen makanan dan produk rumah tangga di dunia barat berasal dari kelapa sawit.

Namun opini publik sudah terbentuk stigma bahwa kelapa sawit tetap dianggap berkontribusi banyak dalam deforestasi, perubahan iklim dan kematian puluhan ribu binatang  karena hutan banyak dibuka untuk perkebunan kelapa sawit. Opini semacam ini disebabkan metode produksi kelapa sawit masih banyak yang tidak menggunakan prinsip berkelanjutan. Maka harus diakui, terjadi transformasi permintaan pasar saat ini untuk mendapatkan produk berbahan kelapa sawit dari hasil produksi yang memenuhi syarat keberlanjutan.

Tuntutan pasar dan pemenuhan standar keberlanjutan ini sekarang sedang menjadi polemic global yang melibatkan negara produsen kelapa sawit dan pasar kelapa sawit global. Baik pasar maupun produsen kelapa sawit melibatkan multiaktor seperti konsumen, perusahaan perkebunan kelapa sawit, sektor perbankan, pemerintah, investor, agen, penyuplai, sampai ke tingkat petani sebagai mata rantai pasok terbawah.

Untungnya, tuntutan pasar akan produk berkelanjutan itu direspon positif setidaknya oleh 365 perusahaan besar, termasuk di dalamnya 25 produsen and pengolah kelapa sawit terbesar, di seluruh dunia sudah berkomitmen untuk menjamin rantai pasok yang sejalan dengan Kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peatland, No Exploitation) (Chain Reaction Research, 2017). Mereka tegas-tegas memutus rantai pasok  dari supplier yang tidak mau tunduk pada kebijakan NDPE tersebut.

Implementasi Kebijakan

Tuntutan pasar terhadap komitmen keberlanjutan itu juga terjadi di Indonesia. Tekanan publik dan konsumen sangat kuat untuk produk kelapa sawit yang berkelanjutan, namun sayangnya seluruh beban dan tanggung jawab hingga saat ini hanya diletakan pada pundak produsen kelapa sawit seperi yang sudah lazim terjadi. Padahal ada banyak sekali pihak yang terlibat dan diuntungkan oleh bisnis kelapa sawit ini. Tuntutan ini harusnya juga ditujukan kepada semua pihak termasuk pemerintah, investor, pedagang, perbankan, serta masyarakat petani. Jika tuntutan tersebut hanya dibebankan pada pihak produsen maka tingkat keberhasilan dari kebijakan NDPE akan sulit mencapai keberhasilan secara maksimal.

Apalagi dipahami bahwa rantai pasok dalam produksi kelapa sawit juga melibatkan banyak pihak. Maka jika ada sesuatu yang salah dalam rantai pasok itu, semuanya harusnya juga tidak berada pada jalur yang sesuai prinsip keberlanjutan itu. Benarlah yang dikatakan Rafael Sacks dalam buku Construction of Supply Chain Management (O’Brien et.al. edt., 2008) bahwa jika perencanaannya tidak terpercaya, maka sumbernya pun tidak akan terpercaya sehingga akan menciptakan lingkarang ketidakpercayaan yang tak berujung.

Ada hal yang dilupakan dalam penerapan Kebijakan NDPE itu, yaitu peran petani kelapa sawit. Dalam konteks di Indonesia,petani kelapa sawit menjadi bagian penting dari rantai pasok industry minyak kelapa sawit. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia menunjukkan bahwa total luas perkebunan kelapa sawit nasional pada 2017 mencapai 14,02 juta hectare yang mencakup perkebunan swasta, BUMN, dan kebun milik petani (seluas 5 juta hectare). Sebuah media Malaysia mengulas bahwa ada kesamaan masalah keberlanjutan yang dihadapi Malaysia dan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil. Dalam banyak hal, mereka tidak mampu memenuhi proses ketat untuk mendapatkan sertifikasi dan penilaian yang sesuai prinsip-prinsip keberlanjutan.

Masalahnya kian menjadi jelas, bahwa petani kelapa sawit mengalami kesulitan untuk berdaptasi atau mengadopsi kebijakan NDPE tersebut. Ketatnya prinsip-prinsip dalam Kebijakan NDPE membuat hasil pertanian mereka sulit terserap pasar di bawah regulasi yang rigid semacam itu.

Permasalahan di kalangan petani kelapa sawit sangatlah kompleks. Tidak bisa mereka ditinggalkan sendirian untuk mengatasi masalah compliance dengan Kebijakan NDPE ini. Ada sebuah kesenjangan besar yang timbul akibat standar tinggi yang diterapkan produsen dan konsumen terkait prinsip NDPE dan kebijakan pemerintah yang masih membuka ruang untuk pengembangan kelapa sawit di areal berhutan. Belum lagi standar yang diterapkan oleh RSPO maupun ISPO di Indonesia. Pertanyaanya, apakah para petani kecil itu dapat mengadopsi semua dalam proses kultivasi perkebunan kelapa sawit mereka?

Common responsibility

Persoalan petani kelapa sawit tidak semata-mata dapat diatasi dengan sertifikasi. Namun ada hal yang jauh lebih esensial untuk dilakukan, yaitu berbagi tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat dan diuntungkan oleh kelapa sawit untuk mengedukasi, memberikan asistensi, memberdayakan, sebelum petani kecil dapat memenuhi kriteria Kebijakan NDPE. Dengan demikian kebijakan yang ramah lingkungan ini dapat dijalankan dari hulu hingga ke hilir dalam konteks rantai pasok yang berkelanjutan.

Berbicara soal keberlanjutan tentu menyangkut upaya mitigasi perubahan iklim, deforestasi, pemanasan global terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Persoalan kelapa sawit ini sedikit banyak mewakili ekonomi ekologis seperti yang disebutkan Ackerman (2009) dalam bukunya Can We Afford the Future. Perubahan iklim itu bukan sesuatu yang salah dalam sistem pasar kita. Perlu sebuah pendekatan baru agar ekonomi memiliki tanggung jawab dalam memelihara lingkunan ekologis. Ackerman optimis mengatakan bahwa sebenarnya masa depan yang livable itu dapat diupayakan segera. Semakin ditunda, maka akan semakin mahal biaya dan semakin tinggi kesulitannya. Karena itu diperlukan sebuah tanggapan bijak untuk meninjau ulang sistem ekonomi yang ada sekarang agar juga mempertimbangkan faktor yang berdampak pada perubahan iklim.

Terkait dengan petani kelapa sawit, maka pemerintah Indonesia sedang menggodok regulasi terkait sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang diwajibkan. Pemerintah juga sedang menegosiasikan agar ISPO ini bisa diterima pasar internasional dan setara dengan standar sertifikasi di atasnya (beyond common certification standards).

Sementara itu, para pemangku kepentingan lain yang diuntungkan oleh bisnis kelapa sawit juga harus berbagi tanggung jawab untuk ikut turun menangani permasalahan yang ada termasuk yang dihadapi para petani kelapa sawit.

Apa yang dilakukan oleh CIFOR (Center for International Forestry Research) melalui proyek OPAL (Oil Palm Adaptive Landscape) dapat menjadi contoh. Mereka melakukan sebuah pendekatan partisipatif yang disebut Companion Modeling (ComMod) yang melibatkan para petani kelapa sawit (Dayne, 2018). Pendekatan yang dilakukan melalui permainan model ini membantu memberikan pemahaman kepada para petani untuk menyadari bahwa apa yang mereka putuskan sekarang dapat mempengaruhi masa depan dan dampaknya terhadap lingkungan.

Dalam tanggung jawab bersama ini, semua lini pemangku kepentingan harus bersama berbagi peran untuk membiayai, mengedukasi petani kelapa sawit agar proses kultivasi dan produksi mereka memenuhi standar keberlanjutan. Outcome yang diharapkan mereka tidak lagi sekedar mereplikasi praktik-praktik yang tidak tepat seperti menanam bibit murah, membuka lahan dengan metode slash and burn, dan sebagainya. Penguatan kapasitas semacam ini akan lebih memberikan sikap yang lebih matang yang sejalan dengan Kebijakan NDPE. ***

Penulis: Zulfahmi, Direktur EcoNusantara Lestari

References

Ackerman, Frank. (2009). Can We Afford the Future. Zed Books. Ltd.: London.

Chain Research Action. (2017). Indonesian Palm Oil’s Stranded Assets: 10 Million Football Fields of Undevelopable Land. Washington.

O’Brien, William J. et. al. (editors), (2008). Supply Chain Management Handbook. CRC Press: New York.

Greenpeace. (2012). Down To Zero: How Greenpeace is ending deforestation in Indonesia. Greenpeace Southeast Asia- Indonesia: Jakarta.

Hufbauer, Gary Clyde, et.al., (2009). Global Warming and the World Trading System. Peterson Institute for International Economics:Washington.

Dayne, Suzanna. (2018). Oil Palm Landscape: Playing for Keeps. https://forestsnews.cifor.org/54802/oil-palm-landscapes-playing-keeps?fnl=en

Hussin, Rais. (2018). EU Palm Oil Ban:Jakarta not a suitable ally. https://www.malaysiakini.com/news/412683

Jong, Hans Nicholas. (2018). Activists palm oil must not get wider access to EU under Indonesia trade talks. https://news.mongabay.com/2018/02/activists-palm-oil-must-not-get-wider-access-to-eu-under-indonesia-trade-talks/

 

Eco Nusantara

Jl. Haur Jaya 4 No. 54,
Kelurahan Kebon Pedes,
Kecamatan Tanah Sereal,
Bogor 16162, Indonesia

info@econusantara.org

Newsletter